|
Menyikapi Meningkatnya Eskalasi Terror dan Kekerasan Pada Saat dan Pasca Pilpres di Timika – Papua |
|
|
|
|
Written by adminfoker
|
|
Saturday, 22 August 2009 19:54 |
|
Siaran Pers Imparsial No. 095/Siaran Pers
“Menyikapi Meningkatnya Eskalasi Terror dan Kekerasan Pada Saat dan Pasca Pilpres di Timika – Papua”
Teror yang dilakukan oleh kelompok tak dikenal kembali memanaskan situasi Papua, khususnya Timika, terjadi pada saat dan setelah Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan presiden (pilpres) 8 Juli 2009.
Imparsial menilai aksi kekerasan di Papua tidak terjadi pada ruang yang kosong. Aksi tersebut sarat dengan motif politik yang menginginkan Papua pada kondisi ketidakamanan sehingga terus menempatkan Papua sebagai daerah rawan konflik. Penting diingat, aksi kekerasan di Timika bukanlah yang pertama terjadi. Sebelum Pilpres dan Pileg berbagai peristiwa kekerasan di Papua juga terjadi. Di titik itu, peristiwa kekerasan di Papua bisa menjadi suatu rangkaian yang terpisah tetapi juga bisa menjadi suatu rangkaian kekerasan yang saling terkait dengan tujuan menciptakan insecurity di Papua.
Imparsial memandang terulangnya teror dan aksi kekerasan di Timika dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dan telah direncanakan. Hal itu mengingat cara kerja yang dilakukan sangat membutuhkan keahlian penggunaan senjata yang terlatih dan terjadinya kekerasan justru terjadi pada saat aparat keamanan menerapkan kontrol dan penjagaan yang sangat ketat untuk menjamin keamanan dan suksesnya pesta demokrasi di Indonesia.
Imparsial meminta agar aparat keamanan untuk tidak dengan mudah menuding TPN/OPM sebagai pelaku teror dan kekerasan di Papua, sebelum ada proses hukum yang benar-benar dapat memastikan bahwa kelompok tersebutlah yang terlibat. Sebab, berbagai kemungkinan penyebab aksi kekerasan di Papua bisa bervariatif, antara lain: 1) Papua menjadi imbas dari panasnya situasi politik di Jakarta; 2) Terkait dengan pertarungan bisnis jasa keamanan mengingat gangguan keamanan terhadap PT. FI juga selalu terjadi, termasuk setelah penjagaan dipegang oleh security PT. FI dan aparat Kepolisian (berdasarkan Kepres Pengamanan Obyek Vital Nasional No. 63 Tahun 2004, pengamanan diserahkan pada internal dan POLRI); 3) Dugaan serangan TPN/OPM, 4) Lemahnya kontrol terhadap pergerakan pasukan di Papua.
Oleh karena itu, Imparsial sebagai organisasi yang memfokuskan diri di dalam isu Hak Asasi Manusia dan Reformasi Sektor Keamanan menyerukan sebagai berikut:
1. Mendukung aparat Kepolisian RI bertindak tegas dalam upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus teror dan kekerasan yang terjadi di Timika pada umumnya dan PT. FI pada khususnya, agar masyarakat Timika dan rakyat Papua dapat hidup dengan aman; 2. Mendesak otoritas sipil di Papua untuk berperan aktif dalam membantu terjaminnya situasi Papua yang kondusif dan menguatkan rasa aman masyarakat di Papua, khususnya di Timika; 3. Mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai otoritas sipil tertinggi yang membawahi institusi TNI, POLRI dan Intelejen untuk mengevaluasi kinerja aparatnya dalam menjamin keamanan dan keselamatan rakyat Indonesia menjelang, saat dan pasca pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden, khususnya terkait dengan aksi terror dan kekerasan yang terjadi di Papua; 4. Mendesak semua elit partai politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, untuk bersama-sama menghormati demokrasi hasil pemilu dan turut serta menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di Papua.
Jakarta, 14 Juli 2009
Poengky Indarti
Direktur Hubungan Eksternal
HP: 081315696308
|