|
Prospek damai di tanah Papua dikhawatirkan akan semakin sulit terwujud. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar kekhawatiran tersebut; pertama meningkatnya ekskalasi kekerasan yang memperkeruh Papua, kedua nihilnya akuntabilitas penyelenggaraan akitivitas keamanan di Papua oleh TNI – POLRI dan ketiga; ambivalensi sikap Presiden dalam memandang persoalan Papua. Dibiarkannya ketiga hal ini akan memicu tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif bagi penyelesaian Papua yang bermartabat.
Persoalan pertama, berkenaan dengan masih berlangsungnya berbagai tindak kekerasan di Papua. Minggu 21/8/2011, seorang warga masyarakat bernama Das Komba (30) ditemukan tewas terbunuh disekitar kebun milik korban. Sebelumnya, sudah ada informasi dari pihak TNI yang bertugas di Arso bahwa mereka akan berlatih disekitar kebun milik korban. Dua orang perempuan yang biasanya berkebun bersama korban sempat bertemu dengan beberapa orang yang di duga anggota TNI disekitar kebun mereka. Pasca peristiwa tersebut, masyarakat sekitar merasa ketakutan dan tidak aman. Peristiwa ini semakin menggenapi beberapa peristiwa kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Papua, khususnya setelah penyelenggaraan Konferensi Damai Papua (9 kekerasan selama Agustus 2011).
Persoalan kedua, terkait penempatan dan penggunaan kekuatan TNI dan peran POLRI di Papua. Penempatan pasukan tidak didasari pada keputusan politik dari Presiden dan DPR RI sebagaimana disyarakatkan oleh TNI. Lebih lanjut, keputusan politik ini harus disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas, baik pengawasan internal maupun pengawasan secara hukum. Sehingga dapat dipastikan bahwa aktivitas kemanan yang melibatkan TNI di Papua adalah illegal dan bertentangan dengan aturan perundangan.Pemerintah mestinya belajar dari pengalaman Aceh dan Timor Leste, bahwa pendekatan keamanan tidak menyelesaikan masalah namun justru menambah masalah dan menjauhkan solusi.
Penggunaan kekuatan TNI yang ilegal juga semakin menunjukkan lemahnya peran POLRI untuk memegang kendali keamanan di Papua. Polri semakin mengesankan dirinya tidak cukup memiliki kepercayaan diri dan tidak kapabel untuk tampil secara utuh sebagai penyelengara keamanan di Papua sesuai mandat UU POLRI. Pemerintah mesktinya memberikan dukungan maksimal terhadap peran POLRI untuk menjaga keamanan masyarakat dengan cara-cara yang persuasif.
Hal lain yang tidak kalah penting untuk diklarifikasi adalah dugaan bocornya dokumen operasi Kopassus, yang menitikberatkan peran intelejen yang masif dan menegaskan peran aktif TNI dalam pendekatan keamanan Papua.
Persoalan ketiga, terkait sikap dan paradigma pemerintah, khususnya Presiden yang ambivalen. Dalam tataran wacana, Presiden mendorong terwujudnya pemenuhan kesejahteraan bagi Papua. Namun di sisi lain, keamanan masih menjadi pola pendekatan utama yang tidak diikuti oleh koreksi menyeluruh terhadap segala operasi keamanan yang tidak berpihak pada keselamatan dan keamanan insani.
Berdasarkan hal tersebut, kami meminta :
Presiden RI segera mewujudkan dialog dengan masyarakat Papua yang menyentuh dan mewakili seluruh kepentingan rakyat Papua dengan cara-cara yang bermartabat dan menghormati HAM.
Presiden RI untuk mengambil sikap tegas untuk menghentikan beragam polemik dari para pembantunya dan menerapkan kebijakan satu pintu untuk Papua. Kebijakan yang muncul harus mulai menyentuh pada model penyelesaian konflik, bukan lagi spekulasi dan stigma.
Pemerintah untuk menghentikan keberlanjutan kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Papua dengan cara mengevaluasi keberadaan dan penggunaan kekuatan TNI dan mengoptimalkan peran POLRI sebagai penanggungjawab keamanan.
Semua pihak untuk berperan aktif dalam mendorong dihentikannya segala bentuk kekerasan yang justru akan berdampak negatif terhadap proses damai yang diharapkan publik.
Jakarta, 23 Agustus 2011
KontraS, Foker LSM Papua, FNPB, FNMP, Komisi Hak KWI, HAMmurabi, Sahabat Munir, LBH Jakarta, KAMPAK Papua, The International Protection (PI), Elsam, Imparsial, Pembebasan Nasional,
|
Siaran Pers 
