|
 Sebelum pt.PPMA didirikan pada tahun 2001, konsep pengkajian dan pemberdayaan masyarakat adat Papua dikembangkan sejak tahun 1988 dibawah Yayasan Kerjasama Pendidikan Hukum Masyarakat Irian Jaya (YKPHM-IRJA) oleh sekelompok orang yang menaruh perhatian pada masalah social-budaya dan hukum pertanahan di Papua. Dari diskusi-diskusi kelompok di pertengahan tahun1980-an,Maria Rita Ruwiastuti SH,Zadrak Wamebu SH,Drs.Johz Mansoben,MA dan DR.Sam Patty, kedua yang paling akhir adalah Antropolog dari Universitas Cenderawasih mendirikan Yayasan Kerjasama Pendidikan Hukum Masyarakat Irian Jaya pada tanggal 14 Mei 1988. Yayasan ini kemudian dikelola oleh Zadrak Wamebu,SH dan dibantu oleh sejumlah staf sampai dengan tahun 1997. YKPHM ketika itu menaruh perhatian utamanya pada pendidikan hukum kritis bagi masyarakat adat di tanah Papua.Sebuah usaha membangun kamampuan kritis masyarakat adat di tanah Papua untuk memahami mengapa keputusan mengelola tanah adat dan sumberdaya alam yang terkandung diatas dan didalamnya diputuskan oleh elit politik di Jakarta atas nama negara melalui lokakarya-lokakarya pendidikan hukum kritis selama ± 10 tahun pada sebagian komunitas adat di Irian Jaya . Padahal secara adat keputusan mengelola tanah adat dan sumberdaya yang dikandung didalamnya hanya bisa dilakukan melalui suatu musyawarah adat bersama seluruh anggota komunitas adat.
Setelah bekerja selama 10 tahun, untuk melanjutkan program pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan perkembangan yang terjadi, terutama datang dari adanya kebijakan Internasional mengenai decade Indigenous People’s maka YKPHM di dukung oleh HIVOS Netherland mengundang Kantor Konsultan REMDEC Jakarta memfasilitasi Lokakarya Perencanaan Strategis pada akhir Agustus 1997. Lokakarya ini merekomendasikan YKPHM untuk memperluas program kerjanya yang semula terbatas pada program pengembangan kemampuan kritis masyarakat adat dalam persoalan hukum, berkembang ke aspek lainnya seperti: sosio-budaya,politik dan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan perspektif lingkungan,HAM dan Gender.
Konsekwensi dari tuntutan perluasan bidang kerja YKPHM itu menuntut pula untuk mendirikan satu lembaga baru yang mengkaver semua kegiatan yang juga menjadi kebutuhan dari masyarakat adat Papua. Lembaga baru ini yang direkomendasikan peserta lokakarya Perencanaan Strategis itu akhirnya didirikan pada tanggal 31 Oktober 1997 dengan nama:
“ Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Irian Jaya (LPPMA-IRJA)” dalam bahasa Inggris disebut : “The Institute for Irian Jaya Indigenous People’s Study and Empowerment”.
LPPMA-Irian Jaya bekerja selama tiga tahun sampai dengan tahun 2000 ,dilaksanakan pertemuan Badan Pengurus LPPMA yang memutuskan untuk merobah bentuk organisasi dari yayasan menjadi perkumpulan terbatas dan menetapkan anggota perkumpulan yang diusulkan. Perobahan bentuk ini dilakukan sebagai upaya mendorong demokratisasi sebagaimana tuntutan perobahan yang terjadi di dalam negara ini. Organisasi yang berbentuk yayasan dinilai kurang demokratis karena yayasan kadang kala dianggap sebagai lembaga milik pendiri sehingga bentuk organisasi seperti ini dianggap kurang transparan.
Keputusan Badan Pengurus LPPMA ini kemudian ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota pt.PPMA yang diselenggarakan pada tahun 2000. Pada …..Maret 2001 didirikan perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua dengan ditanda tangan Akte Notaris di depan Notaris Soeprakoso,SH. Tanggal 5 Juni 2001 dilaksanakan Peralihan Managemen dari Yayasan LPPMA-IRJA ke pt.PPMA-Papua. Dengan demikian maka organisasi ini adalah organisasi anggota dimana kekuasaan tertinggi atas lembaga ini ada di tangan Rapat Umum Anggota dan buaka ditangan para pendiri.
Untuk mengwujudkan program pt.PPMA-Papua maka pada bulan Oktober 2001 diselenggarakan Perencanaan Strategis untuk mengembangkan program pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua periode 2002-2004.
VISI
Masyarakat adat laki-laki dan perempuan Papua mampu mengorganisir diri sehingga tercipta kondisi dan posisi masyarakat adat yang kuat, mampu mengembangkan diri berdasarkan pada potensi sumberdaya: alam,politik,social,budaya dan ekonomi secara adil,untuk mencapai kedaulatan dan kualitas hidup secara berkelanjutan dan tanpa kekerasan.
MISI
Meningkatkan akses dan kontrol masyarakat adat laki-laki dan perempuan Papua atas sumberdaya alam,politik,social,buday dan ekonomi untuk mewujudkan tatanan social yang lebih adil,termasuk relasi dan peran antara perempuan dan laki-laki,yang bertumpu pada potensi kearifan dan pengetahuan local serta identitas masyarakat adat Papua.
|
